7336 – PP Tentang Haji Segera Dikirim Ke Presiden

PP Tentang Haji Segera Dikirim Ke Presiden
Selasa, 12-04-2011 15:31
Jakarta(Pinmas)–Peraturan Pemerintah (PP) tentang penyelenggaraan ibadah haji, sebagai penjabaran dari Undang-Undang No.13 tahun 2008 tentang haji, dalam waktu dekat segera diajukan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk segera ditandatangani.
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Mubarok di Jakarta, Selasa, membenarkan bahwa PP tentang penyelenggaraan haji baru dapat diajukan setelah UU tersebut berlaku lebih dari dua tahun.
Lambatanya pembuatan PP tersebut, diakui Mubarok, lantaran pihak Kementerian Agama melakukan kajian dalam terhadap subtansi dari detail undang-undang tersebut. Tak ada maksud lain dari keterlambatan dari pembuatan PP itu.
Ia menjelaskan, PP tersebut setelah dibahas dari berbagai pemangku kepentingan lalu diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM. Setelah di kementerian tersebut dikaji oleh para pakar hukum, lantas dikembalikan lagi ke Kementerian Agama.
Kini, draf dari PP tersebut sudah disiapkan untuk ditandatangani Menteri Agama Suryadharma Ali untuk ditandatangani. Setelah dapat persetujuan Menag, barulah diajukan ke presiden.
“Diharapkan pekan ini, draf tersebut dikirim kepada presiden,” ujar Mubarok.
Mubarok menjelaskan, meski selama ini PP tentang penyelenggaraan ibadah haji itu belum, pelaksanaan ibadah haji tetap mengindahkan aturan yang sudah ada. Artinya, seluruh kebijakan tetap mengacu kepada UU yang berlaku, yaitu UU No.13 tahun 2008 tentang pelaksanaan ibadah haji.
Seperti diketahui UU tentang penyelenggaraan ibadah haji Nomor 13 tahun 2008 merupakan perubahaan undang-undang mengenai penyelenggaraan ibadah Haji Nomor 17/1999.
Ada perbedaan yang mendasar antara UU No. 17/1999 dengan UU No. 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, antara lain adanya pembedaan antara regulator (pemerintah) dengan operator (masyarakat); transparansi dan akutanbilitas pengelolaan ibadah haji serta hak dan kewajiban para jama?ah haji.
Penyelenggaraan haji tetap dikelola oleh pemerintah namun terdapat Komisi Pengawas Haji yang bertanggung-jawab langsung kepada Presiden. Pemerintah dalam mengelola jama?ah haji harus memprioritaskan pada pembinaan, pelayanan dan perlindungan sesuai dengan hak dan kewajiban jama?ah haji.
“Namun draf dari PP tersebut baru sekarang dapat diajukan,” kata Mubarok.(ant/es)
Diupload oleh TS (-) dalam kategori Haji pada tanggal 12-04-2011 15:31

©2010 Kementerian Agama Republik Indonesia
http://m.kemenag.go.id/berita.php?id=7336

One response to this post.

Leave a Reply (Tulis Pesan)

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: