7182 – KPHI Diharapkan Bawa Perubahan Penyelenggaraan Haji

asSalaamu’alaykum.

KPHI Diharapkan Bawa Perubahan Penyelenggaraan Haji

26-01-2011 11:34
Jakarta(Pinmas)– Staf Ahli Menteri Agama RI Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Drs. H. Tulus merasa yakin bahwa kehadiran Komisi Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) akan berhasil memberikan perubahan penyelenggaraan ibadah haji yang profesional.
Bahkan lembaga baru tersebut,yang dalam waktu dekat ditetapkan pemerintah, diharapkan mampu memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas publik dan transparan, katanya di Jakarta, Rabu.
Tulus menjelaskan, selama ini pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dilakukan secara paralel dan simultan oleh berbagai instansi pengawasan, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
Selain itu DPR-RI juga melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji di tanah air maupun di Arab Saudi, katanya.
Pengawasan oleh BPK dan BPKP adalah menyangkut pengelolaan keuangan haji, sedangkan pengawasan DPR-RI adalah pengawasan politis sebagai wakil rakyat terhadap kebijakan (policy) Pemerintah dan implementasinya di lapangan.
“Pengawasan yang akan dilakukan oleh KPHI lebih komprehensif,” ujarnya menjelaskan.
Pengawasan penyelenggaraan ibadah haji yang menjadi tugas dan tanggung jawab KPHI, kata Tulus, dilakukan mulai dari tahap perencanaan hingga operasional. KPHI juga akan menghimpun berbagai masukan, usul dan pertimbangan dalam rangka penyempurnaan ke depan dan meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.
Menurut Tulus, sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang merupakan pengganti Undang-Undang No 17 Tahun 1999, tugas dan tanggung jawab Pemerintah melalui satuan kerja di bawah Menteri Agama adalah dalam hal kebijakan dan pelaksanaan operasional penyelenggaraan ibadah haji saja.
Sedangkan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji menjadi tugas dan tanggung jawab Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) yang keanggotaannya ditetapkan melalui Keputusan Presiden RI, katanya.

Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menambahkan, KPHI merupakan lembaga mandiri yang bertanggung jawab kepada Presiden dan bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan ibadah haji serta memberikan pertimbangan untuk penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.”KPHI terdiri atas unsur masyarakat dan unsur Pemerintah,” ucapnya.
Selain pengawasan oleh KPHI, katanya, pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan ibadah haji tetap dapat dilakukan oleh lembaga pemantau independen seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Pengawasan dan pemantauan secara independen oleh berbagai LSM selama ini telah berjalan. Pemerintah menghargai peran LSM pemantau haji yang diharapkan dapat memberikan saran dan masukan yang positif untuk perbaikan manajemen haji ke depan.

Sesuai dengan undang-undang, menurut Tulus, KPHI yang keanggotaannya bersifat komisioner, menyelenggarakan fungsi yang strategis dalam penyelenggaraan ibadah haji sekarang dan ke depan, yaitu:

  • Pertama, memantau dan menganalisis kebijakan operasional penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.
  • Kedua, menganalisis hasil pengawasan dari berbagai lembaga pengawas dan masyarakat.
  • Ketiga, menerima masukan dan saran masyarakat mengenai penyelenggaraan ibadah haji, dan
  • keempat, merumuskan pertimbangan dan saran penyempurnaan kebijakan operasional penyelenggaraan ibadah haji.
  • Singkat kata, KPHI bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan ibadah haji serta memberikan pertimbangan untuk penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.(ant/es)
    Diupload oleh TS (-) dalam kategori Haji pada tanggal 26-01-2011 11:34

    ©2010 Kementerian Agama Republik Indonesia
    http://m.kemenag.go.id/berita.php?id=7182

    2 responses to this post.

    1. logo
      PRESIDEN
      REPUBLIK INDONESIA

      PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
      NOMOR 28 TAHUN 2010
      TENTANG
      TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
      ANGGOTA KOMISI PENGAWAS HAJI INDONESIA

      DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

      PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

      Menimbang:bahwa untuk
      melaksanakan ketentuan Pasal 20 

      Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
      Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia;

      Mengingat:1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
      2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
      Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

      MEMUTUSKAN:

      Menetapkan:PERATURAN PRESIDEN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PENGAWAS HAJI INDONESIA.

      BAB I
      KETENTUAN UMUM

      Pasal 1Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

      1.Komisi Pengawas Haji Indonesia yang selanjutnya disebut KPHI adalah lembaga mandiri yang dibentuk untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia.
      2.Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang agama.

      Pasal 2
      Anggota KPHI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

      Pasal 3

      (1)Anggota KPHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari:
      a.Unsur masyarakat 6 (enam) orang;
      b.Unsur Pemerintah 3 (tiga)
      orang.
      (2)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Majelis Ulama Indonesia, organisasi masyarakat Islam, dan tokoh masyarakat Islam.
      (3)Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk dari Kementerian/Instansi yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji.

      Pasal 4

      (1)Dalam rangka pengusulan calon Anggota KPHI, Menteri membentuk Panitia Seleksi calon Anggota KPHI.
      (2)Panitia Seleksi calon Anggota KPHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Menteri.
      (3)Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan keanggotaan, masa kerja, dan tata kerja Panitia Seleksi calon Anggota KPHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

      BAB II
      TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

      Bagian Kesatu
      Pengangkatan

      Pasal 5

      (1)Menteri mengusulkan calon Anggota KPHI sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah setiap unsur Keanggotaan KPHI kepada Presiden paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa bakti Anggota KPHI periode berjalan berakhir.
      (2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan keterangan bahwa calon Anggota KPHI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan data diri calon Anggota KPHI yang bersangkutan.

      Pasal 6Presiden memilih 9 (sembilan) orang calon Anggota KPHI dan mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk memperoleh pertimbangan.

      Pasal 7Presiden mengangkat Anggota KPHI yang telah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

      Pasal 8Sebelum memangku jabatannya, Anggota KPHI wajib mengucapkan sumpah yang berbunyi sebagai berikut:
      ” Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai
      anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia
      dengan sebaik-baiknya, menjalankan tugas dan wewenang secara sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, adil, amanah serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat, bangsa, dan negara “.

      Pasal 9

      (1)Anggota KPHI diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.
      (2)Anggota KPHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya selama 3 (tiga) tahun sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

      Pasal 10Anggota KPHI yang berasal dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat
      dijabat secara ex-officio oleh pejabat struktural atau fungsional.

      Bagian Kedua
      Pemberhentian

      Pasal 11

      (1)Anggota KPHI diberhentikan karena:
      a.berakhir masa jabatan sebagai anggota;
      b.mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
      c.meninggal dunia;
      d.bertempat tinggal tetap di luar wilayah Republik Indonesia;
      e.sakit yang
      berkepanjangan dan/atau tidak mampu lagi melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus-menerus;

      f.tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab se- bagaimana mestinya;

      g.dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
      (2)Selain berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota KPHI yang berasal dari unsur Pemerintah diberhentikan apabila yang bersangkutan diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

      Pasal 12

      (1)Anggota KPHI yang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana kejahatan diberhentikan sementara dari jabatannya.
      (2)Pemberhentian sementara Anggota KPHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPHI.
      (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh KPHI.

      Pasal 13Anggota KPHI diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

      Bagian Ketiga
      Anggota KPHI Pengganti

      Pasal 14

      (1)Untuk mengisi kekosongan Anggota KPHI yang diberhentikan karena alasan selain berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, Presiden dapat mengangkat Anggota KPHI Pengganti atas usul Menteri.
      (2)Calon Anggota KPHI Pengganti yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur yang sama dengan Anggota KPHI yang digantikan.

      Pasal 15Sebelum mengangkat Anggota KPHI Pengganti, Presiden meminta pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

      Pasal 16Pengangkatan Anggota KPHI Pengganti dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

      Pasal 17Masa jabatan
      Anggota KPHI Pengganti adalah sisa masa jabatan Anggota KPHI yang digantikannya.

      BAB III
      KETENTUAN LAIN-LAIN

      Pasal 18Ketentuan mengenai batas waktu pengusulan calon Anggota KPHI oleh Menteri kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tidak berlaku untuk pengusulan calon Anggota KPHI yang pertama kali.

      BAB IV
      KETENTUAN PENUTUP

      Pasal 19Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

      Ditetapkan di Jakarta
      pada tanggal 11 Mei 2010
      PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

      DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

      Sumber: http://ngada.org/ps28-2010.htm

      Balas

    2. Posted by satriyabisniss on Mei 2, 2011 at 10:34 am

      NUMPANG INFO YA BOS… bila tidak berkenan silakan dihapus:-)

      LOWONGAN KERJA GAJI RP 3 JUTA HINGGA 15 JUTA PER MINGGU

      1. Perusahaan ODAP (Online Based Data Assignment Program)
      2. Membutuhkan 200 Karyawan Untuk Semua Golongan Individu yang memilki koneksi internet. Dapat dikerjakan dirumah, disekolah, atau dikantor
      3. Dengan penawaran GAJI POKOK 2 JUTA/Bulan Dan Potensi penghasilan hingga Rp3 Juta sampai Rp15 Juta/Minggu.
      4. Jenis Pekerjaan ENTRY DATA(memasukkan data) per data Rp10rb rupiah, bila anda sanggup mengentry hingga 50 data perhari berarti nilai GAJI anda Rp10rbx50=Rp500rb/HARI, bila dalam 1bulan=Rp500rbx30hari=Rp15Juta/bulan
      5. Kami berikan langsung 200ribu didepan untuk menambah semangat kerja anda
      6. Kirim nama lengkap anda & alamat Email anda MELALUI WEBSITE Kami, info dan petunjuk kerja selengkapnya kami kirim via Email >> http://satriyabisniss.wordpress.com/


      Admin:

      satriyabisniss.wordpress.com is no longer available.

      The authors have deleted this blog.

      Balas

    Leave a Reply (Tulis Pesan)

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s

    %d blogger menyukai ini: